JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk banyak komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi perekonomian yang tersebut progresif lalu berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah kritis membongkar tata niaga yang dimaksud selama ini dikuasai kelompok rente serta praktik bukan sehat.
“Presiden mengambil langkah yang digunakan tepat kemudian berani. Hal ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih besar efisien juga transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor bukan boleh dilepaskan begitu belaka tanpa pengaman dan juga kebijakan penyeimbang. Negara masih mempunyai tanggung jawab untuk melakukan konfirmasi bahwa produsen di negeri bukan tergilas di kompetisi pangsa bebas yang dimaksud belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, khususnya yang mana selama ini menopang keperluan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup sebab banjir komoditas impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang mana mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan cuma bicara mengenai membuka pintu, tapi juga persoalan menyiapkan dapur sendiri. Menguatkan lapangan usaha substitusi impor adalah kunci kemandirian sektor ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar membantu ketahanan sektor ekonomi nasional.
“Impor harus selektif dan juga bersifat komplementer, bukanlah substitusi terhadap apa yang bisa jadi diproduksi di area pada negeri. Kita sanggup memperluas hubungan dagang, tapi masih dengan keberpihakan pada lapangan usaha lalu petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang tersebut adil juga timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi item negara mitra, maka akses lingkungan ekonomi ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa juga keberpihakan terhadap penyelenggaraan lapangan usaha nasional,” tandasnya.
