Ibukota Indonesia – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang tersebut dilakukan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih banyak fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan status di lapangan agar tidaklah menghambat daya saing sektor nasional di dalam sedang persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku perniagaan dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar memperkuat peningkatan bidang di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, juga rute produksi dari di negeri yang dimaksud digunakan di sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang terlibat di pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar lebih tinggi kuat kemudian kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan sejumlah manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih lanjut banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemanfaatan komoditas di negeri tidak belaka mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga tentang merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata tentang bilangan bulat atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak hanya saja mengupayakan sektor untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer lapangan usaha lokal agar meningkat kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
