JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) rampung memeriksa mantan Direktur Lembaga Pendanaan Ekspor Indonesia ( LPEI ), Hadiyanto, Kamis (10/4/2025). Hadiyanto dipanggil sebagai saksi persoalan hukum dugaan korupsi pemberian kredit dari LPEI ke PT Petro Daya (PE).
Bedasarkan pantauan SindoNews, Hadiyanto meninggalkan dari Gedung Merah Putih KPK Ibukota sekira pukul 15.40 WIB. Dengan berjalan kaki, ia tampak buru-buru untuk menghindari pertanyaan awak media.
“Aduh ini sibuk banget luar biasa,” kata Hadiyanto sambil berjalan meninggalkan Gedung KPK.
Adapun pada pemeriksaan hari ini, KPK tak cuma memanggil Hadiyanto. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Robert Pakpahan yang dimaksud juga mantan Direktur LPEI.
“H Mantan Direktur LPEI. RP Mantan Direktur LPEI,” ucap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di keterangan, Kamis (10/4/2025).
Sekedar informasi, di tindakan hukum ini KPK telah terjadi mengumumkan lima orang sebagai terdakwa pada perkara dugaan korupsi pemberian kredit dari LPEI . Dari lima orang tersebut, dua berasal dari LPEI kemudian sisanya dari PT Petro Energy (PE) selaku debitur.
Berdasarkan informasi yang mana dihimpun, kelimanya adalah Direktur Pelaksana I LPEI, Dwi Wahyudi; Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan. Kemudian dari pihak PT PE yakni Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan juga Susy Mira Dewi Sugiarta.
Sementara itu, dari lima terperiksa di perkara ini, tiga di dalam antaranya telah terjadi ditahan, yakni Jimmy Masrin, Newin Nugroho, juga Susy Mira Dewi Sugiarta. Adapun nilai peluang kerugian negara yang tersebut semula diperkirakan Rp988,5 miliar telah terjadi dikoreksi oleh KPK menjadi Rp846,9 miliar.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan ada kode uang zakat di perkara dugaan korupsi pemberian infrastruktur kredit oleh LPEI. Kode yang disebutkan ditujukan untuk uang terhadap direksi LPEI dengan besaran 2,5-5 persen dari pihak yang digunakan mendapat kredit.
“Dari keterangan yang mana kami peroleh dari para saksi menyatakan bahwa memang sebenarnya ada namanya uang zakat ya yang diberikan oleh para debitur ini untuk direksi yang dimaksud bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut,” kata Plh Direktur Penyidikan Penyidikan KPK, Budi Sokmo dalam Gedung Merah Putih KPK, Mulai Pekan (3/3/2025).
“Yaitu besarannya antara 2,5 sampai 5% dari kredit yang diberikan,” sambungnya.
